PSI Himbau Pemprov DKI Agar Jangan Berjudi dengan Menggunakan Uang Rakyat

PSI Himbau Pemprov DKI Agar Jangan Berjudi dengan Menggunakan Uang Rakyat

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Jakarta mempertanyakan analisis perlombaan Formula E yang akan digelar di Jakarta pada 2020. 

Tim PSI mengaku belum mendapat kajian tentang pro dan kontra turnamen balap mobil listrik tersebut. Karena itu, mereka menuntut pelaksanaan Formula E dibatalkan. 

Apalagi anggaran perlombaan membawa uang rakyat, anggaran daerah (APBD). 

“Kalau tujuannya tidak jelas, jangan berjudi dengan uang rakyat,” kata Anggota Seksi PSI Anggara Visitra Sastromidjojo di Gedung DKR DPRD Jakarta, Kamis (11/7/2019). 

poker online terpercaya

Jika Pemprov DKI masih ingin memiliki Formula E, sebaiknya anggaran untuk kegiatan ini menggunakan dana dari swasta, kata Ankara. 

“Kalau dibilang bisa dilakukan dengan dana swasta, kenapa harus menggunakan uang rakyat untuk melaksanakannya,” kata Wakil Ketua KPU DPRD DKI.

Anthony Vince Probo, anggota Fraksi PSI lainnya, menjelaskan dalam draf Anggaran Belanja Sementara Prioritas (KUA-PPAS) 2020 bahwa DKI telah mengajukan anggaran lebih dari satu triliun riyal untuk formula pemerintah provinsi. Secara rinci, kantor tersebut mengusulkan sekitar 400 miliar pemuda. 

PT Jakarta Propertindo (Jakpro), badan usaha milik pemerintah provinsi, mengusulkan Olahraga dan 700 miliar riyal dalam bentuk Penanaman Modal Daerah (PMD). 

Belum lagi anggaran pra acara yang diajukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Menurut Anthony, usulan anggaran untuk Formula E sebaiknya dialihkan ke program lain yang lebih diprioritaskan dan dibutuhkan masyarakat.

“Dengan RP triliun kita bisa bangun banyak pipa air bersih, kita bisa bangun sekolah yang saat ini rusak,” kata Antony di saat bersamaan. 

DKI Pemprov harus bisa membedakan antara program preferensial dan non-preferensi, kata Anthony.

Menurutnya, Formula E bukanlah kegiatan prioritas karena tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 dan Rencana Aksi Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi DKI. 

Kalau mau pentas, dia (Gubernur DKI Anies Baswedan) yang harus menggunakan dana kerja dan tidak menggunakan seluruh uang kita,” kata Anthony. Jika Pemprov DKI Jakarta ingin memiliki Formula E untuk kampanye kendaraan listrik, ada cara cerdas lain yang bisa dilakukan Pemprov DKI, seperti membangun stasiun pengisian kendaraan listrik dan membeli bus listrik, kata Antony. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki kajian ekonomi tentang penerapan Formula E di Jakarta. 

Berdasarkan kajian ekonomi tersebut, Formula E Race akan membawa perekonomian Jakarta menjadi Rp 1,2 triliun. 

Namun, dia tidak merinci lebih detail studi ekonomi tersebut. “Nilai yang diterima $ 1,2 triliun,” kata Anees kepada DKI di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Sumber: kompas.com